Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan ribuan masyarakat di daerah ini mengadu terkait jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. Banyak di antara mereka, terutama kaum ibu, terpaksa meminjam demi kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil, namun akhirnya justru menghadapi persoalan sosial yang serius, termasuk perceraian.
“Berdasarkan laporan yang saya terima di lapangan, ada ribuan masyarakat NTB yang terjerat pinjol. Bahkan sekitar 8.000 kasus perceraian dipicu oleh masalah pinjol ini. Banyak ibu-ibu yang awalnya berutang untuk menutupi kebutuhan keluarga, tapi akhirnya justru ditinggalkan suaminya,” kata Gubernur Iqbal dalam kegiatan Financial (Syafif) Goes to Mataram di LEM, Jumat, 3 Oktober 2025.
Ia menegaskan, fenomena maraknya pinjol ilegal tidak hanya berdampak pada masalah ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial yang mengkhawatirkan.
“Sebagian besar pinjol ini tidak terdaftar di OJK. Mereka ilegal, tidak diawasi, dan praktik bunganya sangat memberatkan. Akhirnya masyarakat kita yang lemah secara ekonomi semakin terpuruk,” tegasnya.
Menurut Gubernur, salah satu solusi jangka panjang untuk menekan jeratan pinjol adalah memperkuat perbankan syariah. Perbankan syariah, kata dia, harus hadir lebih dekat ke sektor riil, terutama untuk membiayai usaha mikro, ultra mikro, dan UMKM. Dengan demikian, masyarakat kecil memiliki akses pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kebanyakan bapak-ibu yang mengajukan pinjaman itu sebenarnya untuk usaha kecil sehari-hari. Kalau kita bisa hadir lewat bank syariah dan lembaga pembiayaan resmi, mereka tidak lagi terjebak bunga pinjol yang mencekik. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menambahkan, pendekatan keuangan syariah bukan hanya sekadar hubungan transaksi, melainkan juga membangun ikatan sosial yang kuat. Melalui pendampingan dan pemberdayaan, hubungan antara lembaga keuangan dengan masyarakat bisa menjadi hubungan persaudaraan yang saling menguatkan.
“Kalau kita hanya hadir sebagai ‘Sinterklas’ yang bagi-bagi uang, itu tidak akan sustainable. Kita harus hadir dengan solusi yang memberdayakan, sehingga masyarakat bisa bangkit, mandiri, dan tidak lagi terjebak dalam pinjol maupun praktik keuangan yang merugikan,” tandasnya.
Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, akan terus mendorong agar perbankan syariah mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk sektor usaha kecil. Meski memiliki risiko kredit bermasalah (NPL) yang lebih tinggi, Gubernur optimis hal itu bisa diatasi melalui pendampingan intensif kepada nasabah.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal masa depan umat. Umat Islam tidak akan kuat kalau secara ekonomi lemah. Karena itu, memperkuat sektor mikro dan UMKM lewat keuangan syariah adalah jalan kita menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjol,” pungkasnya.(bul)